Pelatihan K3 IndonesiaPT Kreasi Ultimate Berjaya
WA
DIREKTORI RESMI K3

Regulasi K3

Temukan informasi mendalam dan terverifikasi seputar regulasi k3 di Indonesia. Kami memisahkan pembinaan regulasi Kemnaker RI, skema kompetensi BNSP, dan panduan praktis agar Anda mendapatkan referensi yang tepat dan legal.

HIERARKI HUKUM K3 INDONESIA

Tata Urutan Peraturan Perundangan K3

Kepatuhan regulasi K3 di Indonesia tersusun secara berjenjang mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2, Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker), hingga Keputusan Menteri (Kepmenaker) dan Surat Edaran Dirjen Binwasnaker & K3.

Rujukan Regulasi & Standar Resmi:
  • ●UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 86 & 87)
  • ●PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3
  • ●Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja
  • ●Permenaker No. 8 Tahun 2020 tentang K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
Menampilkan 250 dari 250 regulasi k3
Regulasi K3published

UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Ulasan hukum resmi UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Dasar hukum pokok keselamatan kerja nasional di darat, air, dan udara, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal K3)

Ulasan hukum resmi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal K3): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta kewajiban penerapan SMK3, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan & K3)

Ulasan hukum resmi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan & K3): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Harmonisasi perizinan berusaha, norma K3, dan kepatuhan pengawasan ketenagakerjaan, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Ketentuan Kesehatan Kerja)

Ulasan hukum resmi UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Ketentuan Kesehatan Kerja): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar pelayanan kesehatan kerja, pencegahan PAK, dan kelaikan kerja, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Standar Keamanan & Keselamatan)

Ulasan hukum resmi UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Standar Keamanan & Keselamatan): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Kewajiban pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ulasan hukum resmi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Pengelolaan bahan berbahaya beracun (B3) dan pengendalian pencemaran industri, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Keselamatan Operasi)

Ulasan hukum resmi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Keselamatan Operasi): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Kewajiban pemenuhan keselamatan operasi migas, lingkungan, dan keselamatan pekerja rig, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Ulasan hukum resmi UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Pengawasan kaidah teknik pertambangan yang baik dan keselamatan operasi tambang, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Keselamatan Ketenagalistrikan)

Ulasan hukum resmi UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Keselamatan Ketenagalistrikan): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Penerapan keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi (SLO), dan kompetensi teknisi, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Jaminan Kecelakaan Kerja)

Ulasan hukum resmi UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Jaminan Kecelakaan Kerja): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi tenaga kerja, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Keandalan Keselamatan)

Ulasan hukum resmi UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Keandalan Keselamatan): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Persyaratan keselamatan struktur, proteksi kebakaran aktif/pasif, dan evakuasi gedung, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Keselamatan & Keamanan Maritim)

Ulasan hukum resmi UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Keselamatan & Keamanan Maritim): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar kelaiklautan kapal dan keselamatan kerja bongkar muat pelabuhan, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Keselamatan Operasional)

Ulasan hukum resmi UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Keselamatan Operasional): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar keselamatan fasilitas darat bandar udara dan ground handling, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas (Keselamatan Armada Fleet)

Ulasan hukum resmi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas (Keselamatan Armada Fleet): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar kelaikan kendaraan angkutan barang/B3, uji berkala, dan keselamatan pengemudi, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Keselamatan Jalur & Sarana)

Ulasan hukum resmi UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Keselamatan Jalur & Sarana): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Kaidah keselamatan operasional sarana perkeretaapian dan perlintasan sebidang, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Proteksi Radiasi Pekerja)

Ulasan hukum resmi UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Proteksi Radiasi Pekerja): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir, proteksi radiasi kerja, dan perizinan BAPETEN, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Keselamatan Fasilitas Medis)

Ulasan hukum resmi UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Keselamatan Fasilitas Medis): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Kewajiban pemenuhan standar keselamatan rumah sakit dan pengelolaan limbah medis, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Industri & Domestik

Ulasan hukum resmi UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Industri & Domestik: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Kaidah penanganan sampah terpadu dan keselamatan petugas kebersihan industri, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja (Peran K3 & Dialog Sosial)

Ulasan hukum resmi UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja (Peran K3 & Dialog Sosial): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Peran perwakilan pekerja dalam perumusan kebijakan K3 dan kelembagaan P2K3, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Layanan Hiperkes Perusahaan)

Ulasan hukum resmi UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Layanan Hiperkes Perusahaan): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar kompetensi dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja bersertifikat Hiperkes, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Sanitarian & Paramedis K3)

Ulasan hukum resmi UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Sanitarian & Paramedis K3): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Kualifikasi dan wewenang sanitarian serta perawat kesehatan kerja di perusahaan, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Standar Keselamatan Industri)

Ulasan hukum resmi UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Standar Keselamatan Industri): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan keselamatan sarana manufaktur, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Peredaran APD Berstandar SNI)

Ulasan hukum resmi UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Peredaran APD Berstandar SNI): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Pengawasan peredaran peralatan keselamatan kerja dan sertifikasi produk APD, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU Cipta Kerja Klaster Lingkungan Hidup (AMDAL & RKL-RPL Terkait K3)

Ulasan hukum resmi UU Cipta Kerja Klaster Lingkungan Hidup (AMDAL & RKL-RPL Terkait K3): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Integrasi kajian dampak lingkungan dengan mitigasi risiko keselamatan kerja industri, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Veiligheidsreglement 1910 (Stbl No. 406) - Sejarah Regulasi K3

Ulasan hukum resmi Veiligheidsreglement 1910 (Stbl No. 406) - Sejarah Regulasi K3: status Dokumen Regulasi Historis / Transisi (Historical Standard), lingkup kewajiban Latar belakang historis peraturan keselamatan kerja era Hindia Belanda menuju UU 1/1970, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan

Ulasan hukum resmi UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Dasar hukum wewenang Pengawas Ketenagakerjaan dalam memeriksa tempat kerja, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Kerja

Ulasan hukum resmi UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Kerja: status Dokumen Regulasi Historis / Transisi (Historical Standard), lingkup kewajiban Hak setiap tenaga kerja atas perlindungan keselamatan, kesehatan, dan moral kerja, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Penjelasan UU 1/1970 Pasal 1: Definisi Tempat Kerja & Sumber Bahaya

Ulasan hukum resmi Penjelasan UU 1/1970 Pasal 1: Definisi Tempat Kerja & Sumber Bahaya: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Ruang lingkup yuridis tempat kerja di darat, dalam tanah, permukaan air, dan udara, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Penjelasan UU 1/1970 Pasal 3: 18 Syarat Keselamatan Kerja Nasional

Ulasan hukum resmi Penjelasan UU 1/1970 Pasal 3: 18 Syarat Keselamatan Kerja Nasional: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Uraian 18 butir syarat teknis K3 yang wajib dipenuhi oleh seluruh tempat kerja, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Penjelasan UU 1/1970 Pasal 9: Kewajiban Pembinaan & Induksi Tenaga Kerja

Ulasan hukum resmi Penjelasan UU 1/1970 Pasal 9: Kewajiban Pembinaan & Induksi Tenaga Kerja: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Kewajiban pengurus menunjukkan dan menjelaskan bahaya kerja kepada pekerja baru, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Penjelasan UU 1/1970 Pasal 10: Dasar Pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3)

Ulasan hukum resmi Penjelasan UU 1/1970 Pasal 10: Dasar Pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Mandat pembentukan wadah kerjasama manajemen dan pekerja dalam bidang K3, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Penjelasan UU 1/1970 Pasal 11: Kewajiban Melaporkan Kecelakaan Kerja

Ulasan hukum resmi Penjelasan UU 1/1970 Pasal 11: Kewajiban Melaporkan Kecelakaan Kerja: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Kewajiban hukum pelaporan kecelakaan kerja kepada pejabat yang ditunjuk kementerian, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Penjelasan UU 1/1970 Pasal 12: Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Bidang K3

Ulasan hukum resmi Penjelasan UU 1/1970 Pasal 12: Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Bidang K3: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Kewajiban memakai APD dan hak menyatakan keberatan bekerja jika syarat K3 tidak terpenuhi, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Penjelasan UU 1/1970 Pasal 13: Kewajiban Menaati K3 bagi Pengunjung Tempat Kerja

Ulasan hukum resmi Penjelasan UU 1/1970 Pasal 13: Kewajiban Menaati K3 bagi Pengunjung Tempat Kerja: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Kewajiban pengunjung, vendor, dan tamu mematuhi petunjuk keselamatan dan memakai APD, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Penjelasan UU 1/1970 Pasal 14: Kewajiban Memasang Rambu, UU & Menyediakan APD Gratis

Ulasan hukum resmi Penjelasan UU 1/1970 Pasal 14: Kewajiban Memasang Rambu, UU & Menyediakan APD Gratis: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Kewajiban pengurus menempelkan UU 1/1970, memasang poster keselamatan, dan menyediakan APD cuma-cuma, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Penjelasan UU 1/1970 Pasal 15: Ketentuan Pidana & Sanksi Pelanggaran K3

Ulasan hukum resmi Penjelasan UU 1/1970 Pasal 15: Ketentuan Pidana & Sanksi Pelanggaran K3: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Ancaman pidana kurungan dan denda bagi pelanggaran ketentuan undang-undang keselamatan kerja, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Ketentuan Retribusi & Pemeriksaan Pengujian K3 menurut Regulasi Daerah

Ulasan hukum resmi Ketentuan Retribusi & Pemeriksaan Pengujian K3 menurut Regulasi Daerah: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Aturan teknis pelaksanaan riksa uji berkala instalasi oleh dinas ketenagakerjaan daerah, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK (Klaster Asuransi Risiko Kecelakaan Kerja)

Ulasan hukum resmi UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK (Klaster Asuransi Risiko Kecelakaan Kerja): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Manajemen liabilitas korporat dan kewajiban asuransi kompensasi kecelakaan industri, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU ITE & Validitas Pelaporan K3 Digital (e-K3 & Tanda Tangan Elektronik)

Ulasan hukum resmi UU ITE & Validitas Pelaporan K3 Digital (e-K3 & Tanda Tangan Elektronik): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Aspek legalitas pengesahan dokumen K3, sertifikat elektronik, dan audit digital, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Kerahasiaan Rekam Medis MCU)

Ulasan hukum resmi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Kerahasiaan Rekam Medis MCU): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Prinsip kerahasiaan hasil pemeriksaan kesehatan berkala pekerja oleh tim HSE dan dokter, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Standar Regulasi Penggunaan Tanda SNI pada Peralatan Keselamatan Kerja

Ulasan hukum resmi Standar Regulasi Penggunaan Tanda SNI pada Peralatan Keselamatan Kerja: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Perlindungan konsumen dan pekerja terhadap pemalsuan peralatan keselamatan APD, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Mutu Peralatan Safety)

Ulasan hukum resmi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Mutu Peralatan Safety): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Tanggung jawab produsen dan importir APD terhadap jaminan mutu dan sertifikasi uji, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan K3 di Negara Republik Indonesia

Ulasan hukum resmi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan K3 di Negara Republik Indonesia: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Tata urutan kekuatan hukum norma K3 dari UUD 1945, UU, PP, Permen, hingga Standar Teknis, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Wewenang Pengawas K3 Provinsi)

Ulasan hukum resmi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Wewenang Pengawas K3 Provinsi): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Sentralisasi wewenang Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat Pemerintah Provinsi, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU Administrasi Pemerintahan terkait Penerbitan SKP & Lisensi K3 Kemnaker

Ulasan hukum resmi UU Administrasi Pemerintahan terkait Penerbitan SKP & Lisensi K3 Kemnaker: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Asas kepastian hukum, diskresi, dan batas waktu pelayanan perizinan penunjukan Ahli K3, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

UU PPHI terkait Sengketa Kompensasi Akibat Kecelakaan Kerja

Ulasan hukum resmi UU PPHI terkait Sengketa Kompensasi Akibat Kecelakaan Kerja: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Mekanisme penyelesaian klaim kompensasi dan hak pekerja pasca insiden di tempat kerja, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Penerapan Kaidah K3 Sederhana bagi Sektor Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM)

Ulasan hukum resmi Penerapan Kaidah K3 Sederhana bagi Sektor Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Pedoman keselamatan terjangkau untuk bengkel, industri rumah tangga, dan sentra kerajinan, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Penerapan Standar Keselamatan & Kesehatan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah

Ulasan hukum resmi Penerapan Standar Keselamatan & Kesehatan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Kewajiban instansi pemerintah menerapkan K3 perkantoran bagi aparatur sipil negara, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Prinsip K3 Terapan pada Fasilitas Pemeliharaan Alutsista & Bengkel Militer

Ulasan hukum resmi Prinsip K3 Terapan pada Fasilitas Pemeliharaan Alutsista & Bengkel Militer: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar keselamatan pergudangan amunisi, bengkel pesawat tempur, dan dok galangan militer, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Penerapan K3 pada Laboratorium Forensik & Penanganan Bahan Peledak Kepolisian

Ulasan hukum resmi Penerapan K3 pada Laboratorium Forensik & Penanganan Bahan Peledak Kepolisian: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Mitigasi bahaya paparan zat kimia toksik, balistik, dan radiasi laboratorium forensik, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3)

Ulasan hukum resmi PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Kewajiban penerapan 5 prinsip dasar SMK3 dan audit sertifikasi 166 kriteria, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Penjelasan PP 50/2012 Pasal 5: Kriteria Wajib Penerapan SMK3 Perusahaan

Ulasan hukum resmi Penjelasan PP 50/2012 Pasal 5: Kriteria Wajib Penerapan SMK3 Perusahaan: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Kewajiban SMK3 bagi perusahaan dengan 100 tenaga kerja atau tingkat potensi bahaya tinggi, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Penjelasan PP 50/2012: Prinsip 1 Penetapan Kebijakan K3 Tertulis

Ulasan hukum resmi Penjelasan PP 50/2012: Prinsip 1 Penetapan Kebijakan K3 Tertulis: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Tata cara perumusan, pengesahan, dan komunikasi komitmen kebijakan K3 direksi, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Penjelasan PP 50/2012: Prinsip 2 Perencanaan K3 & HIRADC

Ulasan hukum resmi Penjelasan PP 50/2012: Prinsip 2 Perencanaan K3 & HIRADC: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Penyusunan rencana kerja K3, identifikasi bahaya, sasaran terukur, dan alokasi anggaran, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Penjelasan PP 50/2012: Prinsip 3 Pelaksanaan Rencana K3 Operasional

Ulasan hukum resmi Penjelasan PP 50/2012: Prinsip 3 Pelaksanaan Rencana K3 Operasional: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Penyediaan SDM kompeten, sarana proteksi, prosedur kerja aman, dan kesiapan darurat, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Penjelasan PP 50/2012: Prinsip 4 Pemantauan & Evaluasi Kinerja K3

Ulasan hukum resmi Penjelasan PP 50/2012: Prinsip 4 Pemantauan & Evaluasi Kinerja K3: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Pelaksanaan inspeksi rutin, pengujian lingkungan kerja, dan audit internal SMK3, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Penjelasan PP 50/2012: Prinsip 5 Peninjauan & Peningkatan Kinerja K3

Ulasan hukum resmi Penjelasan PP 50/2012: Prinsip 5 Peninjauan & Peningkatan Kinerja K3: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Rapat tinjauan manajemen berkala dan perbaikan berkelanjutan (continual improvement), dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Pedoman Teknis Penerapan SMK3 Berdasarkan Lampiran I PP No. 50 Tahun 2012

Ulasan hukum resmi Pedoman Teknis Penerapan SMK3 Berdasarkan Lampiran I PP No. 50 Tahun 2012: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Panduan langkah demi langkah implementasi SMK3 bagi pengurus dan praktisi K3, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Pedoman Penilaian & 166 Kriteria Audit Berdasarkan Lampiran II PP 50/2012

Ulasan hukum resmi Pedoman Penilaian & 166 Kriteria Audit Berdasarkan Lampiran II PP 50/2012: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Daftar elemen audit, kriteria penilaian, dan verifikasi bukti objektif audit eksternal, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Format Baku Laporan Audit SMK3 Berdasarkan Lampiran III PP No. 50 Tahun 2012

Ulasan hukum resmi Format Baku Laporan Audit SMK3 Berdasarkan Lampiran III PP No. 50 Tahun 2012: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Struktur laporan audit, formulir temuan ketidaksesuaian, dan rekomendasi sertifikasi, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Panduan Audit SMK3 Tingkat Awal (64 Kriteria) untuk Usaha Kecil Berisiko Rendah

Ulasan hukum resmi Panduan Audit SMK3 Tingkat Awal (64 Kriteria) untuk Usaha Kecil Berisiko Rendah: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Pemenuhan 64 kriteria dasar SMK3 bagi perusahaan skala kecil dan menengah, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Panduan Audit SMK3 Tingkat Transisi (122 Kriteria) untuk Usaha Menengah

Ulasan hukum resmi Panduan Audit SMK3 Tingkat Transisi (122 Kriteria) untuk Usaha Menengah: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Pemenuhan 122 kriteria SMK3 bagi perusahaan dengan tingkat risiko moderat, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Panduan Audit SMK3 Tingkat Lanjutan (166 Kriteria) untuk Sertifikasi Bendera Emas

Ulasan hukum resmi Panduan Audit SMK3 Tingkat Lanjutan (166 Kriteria) untuk Sertifikasi Bendera Emas: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Pemenuhan 166 kriteria lengkap SMK3 bagi industri berisiko tinggi dan korporasi besar, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kriteria Kelulusan Audit SMK3: Bendera Emas, Bendera Perak & Surat Keterangan

Ulasan hukum resmi Kriteria Kelulusan Audit SMK3: Bendera Emas, Bendera Perak & Surat Keterangan: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Aturan persentase kelulusan audit (85-100% Bendera Emas, 60-84% Bendera Perak), dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Klasifikasi Temuan Audit SMK3: Kategori Kritis, Mayor & Minor

Ulasan hukum resmi Klasifikasi Temuan Audit SMK3: Kategori Kritis, Mayor & Minor: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Dampak temuan ketidaksesuaian fatal terhadap status kelulusan sertifikasi SMK3, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (K3 Sektor)

Ulasan hukum resmi PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (K3 Sektor): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar perizinan berusaha K3 berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM

Ulasan hukum resmi PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Manfaat kompensasi pengobatan, santunan cacat, dan rehabilitasi kecelakaan kerja, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 82 Tahun 2019 tentang Peningkatan Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Ulasan hukum resmi PP No. 82 Tahun 2019 tentang Peningkatan Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Kenaikan santunan kematian, beasiswa anak pekerja, dan program Return to Work, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

Ulasan hukum resmi PP No. 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Regulasi kelembagaan BNSP, lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan SKKNI, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas)

Ulasan hukum resmi PP No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi K3 di lembaga pelatihan kerja, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Ulasan hukum resmi PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Kewajiban registrasi B3, pengemasan, simbol label bahaya, dan pengangkutan B3, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH (Pengelolaan Limbah B3)

Ulasan hukum resmi PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH (Pengelolaan Limbah B3): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Kaidah penyimpanan sementara limbah B3, manifes elektronik (Festronik), dan izin TPS, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU Bangunan Gedung (K3 Struktur)

Ulasan hukum resmi PP No. 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU Bangunan Gedung (K3 Struktur): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar teknis proteksi kebakaran, jalur evakuasi, dan keandalan sarana gedung, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung (Sertifikat Laik Fungsi / SLF)

Ulasan hukum resmi PP No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung (Sertifikat Laik Fungsi / SLF): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Pemeriksaan kelaikan K3 bangunan gedung untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan & Pengawasan K3 Bidang Pertambangan

Ulasan hukum resmi PP No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan & Pengawasan K3 Bidang Pertambangan: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Dasar pendelegasian pengawasan keselamatan pertambangan kepada kementerian teknis, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pengolahan Migas

Ulasan hukum resmi PP No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pengolahan Migas: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar keselamatan kilang pengolahan minyak, gas bumi, dan petrokimia, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan & Pengawasan Pertambangan Minerba

Ulasan hukum resmi PP No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan & Pengawasan Pertambangan Minerba: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Pengawasan keselamatan operasi tambang dan kualifikasi Kepala Teknik Tambang (KTT), dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan PP Jasa Konstruksi (Biaya SMKK)

Ulasan hukum resmi PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan PP Jasa Konstruksi (Biaya SMKK): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Kewajiban pengalokasian pos anggaran biaya penerapan SMKK dalam dokumen tender, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja & Istirahat

Ulasan hukum resmi PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja & Istirahat: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Pengaturan batas waktu kerja harian, lembur maksimal, dan istirahat mencegah kelelahan, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Ulasan hukum resmi PP No. 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja ter-PHK termasuk akibat disabilitas kerja, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan (Kesehatan Kerja)

Ulasan hukum resmi PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan (Kesehatan Kerja): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar fasilitas kesehatan kerja, senam kebugaran pekerja, dan ruang laktasi, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion

Ulasan hukum resmi PP No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Dosis batas radiasi pekerja radiasi industri medis dan perizinan proteksi BAPETEN, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion

Ulasan hukum resmi PP No. 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Kualifikasi Petugas Proteksi Radiasi (PPR) dan pemantauan dosimeter saku/TLD, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Pengangkutan Zat Radioaktif

Ulasan hukum resmi PP No. 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Pengangkutan Zat Radioaktif: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar wadah pengangkutan zat radioaktif dan tanggap darurat kecelakaan radiasi, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Standar Keselamatan Awak Kapal)

Ulasan hukum resmi PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Standar Keselamatan Awak Kapal): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Penyediaan sekoci penyelamat, jaket pelampung (life jacket), dan latihan sekoci berkala, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Penanganan Muatan Berbahaya)

Ulasan hukum resmi PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Penanganan Muatan Berbahaya): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Kaidah pemuatan bahan kimia cair berbahaya pada kapal tanker dan tongkang, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Keselamatan Kerja Terminal Peti Kemas)

Ulasan hukum resmi PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Keselamatan Kerja Terminal Peti Kemas): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Zonasi keselamatan operasional dermaga, gantry crane, dan pergudangan lini 1, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan

Ulasan hukum resmi PP No. 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar pengawasan keselamatan runway, apron bandara, dan helideck industri, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan & Pelestarian Lingkungan Hidup Bandara

Ulasan hukum resmi PP No. 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan & Pelestarian Lingkungan Hidup Bandara: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Pengendalian kebisingan mesin pesawat jet dan kesehatan kerja ground staff, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Keselamatan Awam)

Ulasan hukum resmi PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Keselamatan Awam): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Proteksi pekerja jalur rel, sistem persinyalan otomatis, dan rem darurat, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Kereta Api

Ulasan hukum resmi PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Kereta Api: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Kualifikasi masinis, awak sarana perkeretaapian, dan tanggap darurat anjlokan, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Uji Berkala Kelaikan Teknis)

Ulasan hukum resmi PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Uji Berkala Kelaikan Teknis): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar uji rem, emisi, ban, dan sabuk keselamatan kendaraan operasional niaga, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan (Manajemen Kecepatan)

Ulasan hukum resmi PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan (Manajemen Kecepatan): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Pemasangan rambu bahaya, pembatas kecepatan, dan audit keselamatan jalan industri, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan (K3 Pengaspalan & Pemeliharaan Jalan Raya)

Ulasan hukum resmi PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan (K3 Pengaspalan & Pemeliharaan Jalan Raya): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Manajemen perambuan zona kerja jalan (Traffic Management Plan) dan barikade beton, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Penerapan SNI Wajib K3)

Ulasan hukum resmi PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Penerapan SNI Wajib K3): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Mekanisme penetapan SNI wajib untuk helm keselamatan, sepatu safety, dan tabung APAR, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 34 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA (Kepatuhan Norma K3)

Ulasan hukum resmi PP No. 34 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA (Kepatuhan Norma K3): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Kewajiban alih keahlian K3 dan kepatuhan norma ketenagakerjaan bagi ekspatriat, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (K3 Pandemi)

Ulasan hukum resmi PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (K3 Pandemi): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Protokol pencegahan penularan penyakit menular di pabrik dan gedung perkantoran, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (Kewajiban Menaati Aturan Keselamatan)

Ulasan hukum resmi PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (Kewajiban Menaati Aturan Keselamatan): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Sanksi disiplin bagi aparatur sipil negara yang melanggar aturan keselamatan operasional, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI K3)

Ulasan hukum resmi PP No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI K3): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Penyetaraan jenjang kompetensi profesi K3 dari Level 1 (Operator) hingga Level 9 (Doktoral Terapan), dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan & Pelindungan Koperasi dan UMKM (Aspek K3)

Ulasan hukum resmi PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan & Pelindungan Koperasi dan UMKM (Aspek K3): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Fasilitasi pembinaan keselamatan kerja dan sertifikasi standar mutu bagi usaha kecil, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. PER.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Ahli K3

Ulasan hukum resmi Permenaker No. PER.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Ahli K3: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Syarat pendidikan, pembinaan, wewenang, dan kewajiban hukum Ahli K3 Umum di perusahaan, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. PER.04/MEN/1987 tentang P2K3 & Tata Cara Penunjukan Ahli K3

Ulasan hukum resmi Permenaker No. PER.04/MEN/1987 tentang P2K3 & Tata Cara Penunjukan Ahli K3: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. 05 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja

Ulasan hukum resmi Permenaker No. 05 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar Nilai Ambang Batas (NAB) fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi kerja, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. 12 Tahun 2015 tentang K3 Listrik di Tempat Kerja

Ulasan hukum resmi Permenaker No. 12 Tahun 2015 tentang K3 Listrik di Tempat Kerja: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Persyaratan keselamatan perencanaan, pemasangan, dan riksa uji instalasi listrik industri, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. 33 Tahun 2015 tentang Perubahan K3 Penyalur Petir

Ulasan hukum resmi Permenaker No. 33 Tahun 2015 tentang Perubahan K3 Penyalur Petir: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar tahanan pembumian maksimal 5 Ohm dan riksa uji instalasi penangkal petir, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. 08 Tahun 2020 tentang K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

Ulasan hukum resmi Permenaker No. 08 Tahun 2020 tentang K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar teknis dan lisensi operator crane, forklift, alat berat, dan peralatan rigging, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. 38 Tahun 2016 tentang K3 Pesawat Tenaga dan Produksi

Ulasan hukum resmi Permenaker No. 38 Tahun 2016 tentang K3 Pesawat Tenaga dan Produksi: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar keselamatan mesin produksi, penggerak mula, perkakas, dan transmisi mekanik, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. 37 Tahun 2016 tentang K3 Bejana Tekanan dan Tangki Timbun

Ulasan hukum resmi Permenaker No. 37 Tahun 2016 tentang K3 Bejana Tekanan dan Tangki Timbun: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar pengujian kelaikan tangki kompresor, tangki timbun BBM, dan tabung gas, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. PER.01/MEN/1988 tentang Kualifikasi & Syarat Operator Pesawat Uap

Ulasan hukum resmi Permenaker No. PER.01/MEN/1988 tentang Kualifikasi & Syarat Operator Pesawat Uap: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Jenjang kewenangan Operator Boiler Kelas I dan Kelas II serta batas kapasitas tonase uap, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. 09 Tahun 2016 tentang K3 Bekerja Pada Ketinggian

Ulasan hukum resmi Permenaker No. 09 Tahun 2016 tentang K3 Bekerja Pada Ketinggian: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar bekerja pada ketinggian di atas 2 meter, lisensi TKBT, TKPK, dan full body harness, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. PER.15/MEN/VIII/2008 tentang P3K di Tempat Kerja

Ulasan hukum resmi Permenaker No. PER.15/MEN/VIII/2008 tentang P3K di Tempat Kerja: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Rasio jumlah petugas P3K, isi standar kotak P3K Bentuk A, B, C, dan ruang P3K, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. PER.04/MEN/1980 tentang Pemasangan & Pemeliharaan APAR

Ulasan hukum resmi Permenaker No. PER.04/MEN/1980 tentang Pemasangan & Pemeliharaan APAR: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar penempatan tabung APAR maksimal 1,2 meter, jarak jangkau 15 meter, dan uji berkala, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. PER.02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik

Ulasan hukum resmi Permenaker No. PER.02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Ketentuan teknis detektor asap, panas, api, panel MCFA, dan lonceng evakuasi, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. 06 Tahun 2017 tentang K3 Elevator dan Eskalator

Ulasan hukum resmi Permenaker No. 06 Tahun 2017 tentang K3 Elevator dan Eskalator: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar keselamatan lift penumpang, lift barang, dumbwaiter, eskalator, dan travelator, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. PER.01/MEN/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan

Ulasan hukum resmi Permenaker No. PER.01/MEN/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Norma keselamatan perancah, galian tanah, pengangkatan material proyek, dan APD proyek, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. PER.03/MEN/1998 tentang Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan

Ulasan hukum resmi Permenaker No. PER.03/MEN/1998 tentang Pelaporan & Pemeriksaan Kecelakaan: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Batas waktu pelaporan tertulis kecelakaan kerja 2x24 jam dan format formulir investigasi, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja

Ulasan hukum resmi Permenaker No. PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Tugas pokok dokter perusahaan, poliklinik pabrik, dan penyelenggaraan MCU pekerja, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. PER.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Kerja

Ulasan hukum resmi Permenaker No. PER.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Kerja: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Kewajiban pemeriksaan kesehatan awal (pre-employment), berkala tahunan, dan khusus, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. PER.01/MEN/1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes bagi Dokter

Ulasan hukum resmi Permenaker No. PER.01/MEN/1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes bagi Dokter: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Syarat sertifikasi Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes) bagi dokter penguji, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. PER.01/MEN/1979 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes bagi Paramedis

Ulasan hukum resmi Permenaker No. PER.01/MEN/1979 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes bagi Paramedis: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Syarat sertifikasi Hiperkes bagi perawat/paramedis di fasilitas poliklinik perusahaan, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri (APD)

Ulasan hukum resmi Permenaker No. PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri (APD): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Kewajiban pengurus menyediakan APD standar SNI cuma-cuma dan sanksi pekerja yang menolak APD, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. PER.04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa K3 (PJK3)

Ulasan hukum resmi Permenaker No. PER.04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa K3 (PJK3): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Syarat penunjukan PJK3 bidang pembinaan, riksa uji, konsultan, audit, dan fabrikasi, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. PER.11/MEN/VI/2005 tentang Pencegahan Narkoba di Tempat Kerja

Ulasan hukum resmi Permenaker No. PER.11/MEN/VI/2005 tentang Pencegahan Narkoba di Tempat Kerja: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Penyusunan kebijakan anti-narkoba, tes urine berkala, dan rehabilitasi pekerja, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kepmenaker No. KEP.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan HIV/AIDS di Tempat Kerja

Ulasan hukum resmi Kepmenaker No. KEP.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan HIV/AIDS di Tempat Kerja: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Larangan diskriminasi ODHA di tempat kerja, voluntary counseling testing (VCT), dan edukasi, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker Tata Kelola Penyelenggaraan Pembinaan K3 Terintegrasi Digital

Ulasan hukum resmi Permenaker Tata Kelola Penyelenggaraan Pembinaan K3 Terintegrasi Digital: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar mutu penyelenggaraan kelas blended training dan verifikasi berkas digital TemanK3, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. PER.01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja

Ulasan hukum resmi Permenaker No. PER.01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Batas waktu pelaporan diagnosa PAK oleh dokter penguji ke dinas ketenagakerjaan, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. PER.03/MEN/1985 tentang Keselamatan Kerja Pemakaian Asbes

Ulasan hukum resmi Permenaker No. PER.03/MEN/1985 tentang Keselamatan Kerja Pemakaian Asbes: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Pengendalian paparan serat asbes di udara, ventilasi khusus, dan pemeriksaan rontgen paru, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. PER.03/MEN/1986 tentang Syarat-Syarat K3 di Tempat Kerja yang Mengelola Pestisida

Ulasan hukum resmi Permenaker No. PER.03/MEN/1986 tentang Syarat-Syarat K3 di Tempat Kerja yang Mengelola Pestisida: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Penyimpanan racun pestisida, batas waktu menyemprot maksimal 4 jam, dan cek kolinesterase, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. PER.04/MEN/1998 tentang Pengangkatan Dokter Pemeriksa Kesehatan Kerja

Ulasan hukum resmi Permenaker No. PER.04/MEN/1998 tentang Pengangkatan Dokter Pemeriksa Kesehatan Kerja: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Surat penunjukan SKP Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja dari Dirjen Binwasnaker, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen K3 (Dokumen Historis)

Ulasan hukum resmi Permenaker No. PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen K3 (Dokumen Historis): status Dokumen Regulasi Historis / Transisi (Historical Standard), lingkup kewajiban Tonggak awal regulasi wajib penerapan SMK3 di Indonesia sebelum diterbitkannya PP 50/2012, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. PER.01/MEN/I/2007 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan K3

Ulasan hukum resmi Permenaker No. PER.01/MEN/I/2007 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan K3: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Syarat kualifikasi penghargaan Zero Accident (Kecelakaan Nihil) dan Pembina K3 Terbaik, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. PER.09/MEN/VII/2008 tentang Operator Pesawat Angkat dan Angkut (Historis)

Ulasan hukum resmi Permenaker No. PER.09/MEN/VII/2008 tentang Operator Pesawat Angkat dan Angkut (Historis): status Dokumen Regulasi Historis / Transisi (Historical Standard), lingkup kewajiban Standar kualifikasi SIO operator crane dan forklift sebelum pembaruan Permenaker 08/2020, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Perlindungan K3)

Ulasan hukum resmi Permenaker No. 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Perlindungan K3): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Jaminan keselamatan kerja dan perlindungan asuransi bagi calon tenaga kerja, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan TBC di Tempat Kerja

Ulasan hukum resmi Permenaker No. 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan TBC di Tempat Kerja: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Pencegahan penularan TBC di pabrik, larangan pemutusan hubungan kerja, dan pendampingan obat, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. 02 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran Manfaat JHT dan JKK

Ulasan hukum resmi Permenaker No. 02 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran Manfaat JHT dan JKK: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Prosedur klaim pembiayaan pengobatan rumah sakit akibat kecelakaan kerja, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKK, JKM & JHT

Ulasan hukum resmi Permenaker No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKK, JKM & JHT: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Pendaftaran seluruh pekerja borongan, harian lepas, dan PKWT dalam perlindungan JKK, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker Standar Keselamatan Pesawat Uap & Pembangkit Panas Modern

Ulasan hukum resmi Permenaker Standar Keselamatan Pesawat Uap & Pembangkit Panas Modern: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Pembaruan standar inspeksi boiler otomatis, sensor kendali digital, dan burner efisiensi tinggi, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. 06 Tahun 2020 tentang K3 Bekerja Bawah Air (Commercial Diving)

Ulasan hukum resmi Permenaker No. 06 Tahun 2020 tentang K3 Bekerja Bawah Air (Commercial Diving): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar keselamatan penyelaman industri, dekompresi, dan sertifikasi diver profesional, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. 08 Tahun 2021 tentang Pelatihan Vokasi Berbasis K3

Ulasan hukum resmi Permenaker No. 08 Tahun 2021 tentang Pelatihan Vokasi Berbasis K3: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Integrasi materi keselamatan kerja dalam seluruh kurikulum balai latihan kerja (BLK), dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pembinaan K3 bagi Sektor Informal

Ulasan hukum resmi Permenaker tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pembinaan K3 bagi Sektor Informal: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Fasilitasi pembinaan K3 gratis bagi kelompok tani, nelayan, dan pengrajin logam, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. 03 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI Bidang K3

Ulasan hukum resmi Permenaker No. 03 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI Bidang K3: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Prosedur perumusan, verifikasi, dan konvensi nasional penetapan standar kompetensi K3, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker Penyesuaian Norma Perizinan K3 Terintegrasi Sistem OSS-RBA

Ulasan hukum resmi Permenaker Penyesuaian Norma Perizinan K3 Terintegrasi Sistem OSS-RBA: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Digitalisasi pengajuan Surat Keputusan Penunjukan PJK3 dan lisensi personil K3, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kepmenaker No. 88 Tahun 2023 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Ulasan hukum resmi Kepmenaker No. 88 Tahun 2023 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Pembentukan Satgas pencegahan kekerasan, posko pengaduan, dan perlindungan psikososial K3, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker Pedoman Penerbitan Nota Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan

Ulasan hukum resmi Permenaker Pedoman Penerbitan Nota Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Tata cara penerbitan Nota Pemeriksaan I, II, dan sanksi pembekuan izin operasi pelanggar K3, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. 07 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial TKI (Aspek K3 Migran)

Ulasan hukum resmi Permenaker No. 07 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial TKI (Aspek K3 Migran): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Asuransi keselamatan dan perlindungan resiko kerja bagi pekerja migran Indonesia, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. 17 Tahun 2021 tentang Manfaat Layanan Tambahan Program JHT/JKK

Ulasan hukum resmi Permenaker No. 17 Tahun 2021 tentang Manfaat Layanan Tambahan Program JHT/JKK: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Fasilitas pembiayaan perumahan dan renovasi rumah ramah disabilitas pasca-cedera kerja, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker Tata Cara Pelayanan Pengaduan Ketenagakerjaan & Pelanggaran K3

Ulasan hukum resmi Permenaker Tata Cara Pelayanan Pengaduan Ketenagakerjaan & Pelanggaran K3: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Mekanisme whistleblowing sistem pelaporan pelanggaran norma K3 oleh pekerja ke kementerian, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. 09 Tahun 2022 tentang Kader Norma Ketenagakerjaan (KNK)

Ulasan hukum resmi Permenaker No. 09 Tahun 2022 tentang Kader Norma Ketenagakerjaan (KNK): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Pembinaan personel kepatuhan regulasi ketenagakerjaan dan K3 di internal perusahaan, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker Standar Akreditasi Lembaga Pembinaan & Pelatihan K3

Ulasan hukum resmi Permenaker Standar Akreditasi Lembaga Pembinaan & Pelatihan K3: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar ruang kelas, kualifikasi instruktur, modul, dan Tempat Uji Kompetensi PJK3, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kepdirjen Binwasnaker Pedoman Teknis Evaluasi Ergonomi Postur Kerja

Ulasan hukum resmi Kepdirjen Binwasnaker Pedoman Teknis Evaluasi Ergonomi Postur Kerja: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Metodologi pengukuran ergonomi postur kerja berulang di industri manufaktur, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kepmenaker No. KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran

Ulasan hukum resmi Kepmenaker No. KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Klasifikasi kualifikasi Petugas Kelas D, Regu Kelas C, Koordinator Kelas B, dan Ahli Kelas A, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kepmenaker No. KEP.187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya

Ulasan hukum resmi Kepmenaker No. KEP.187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Penetapan potensi bahaya besar/menengah, Nilai Ambang Kuantitas (NAK), dan penunjukan Ahli K3 Kimia, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SE Menakertrans No. SE.01/MEN/PPK/IV/2012 tentang Petunjuk Masuk Ruang Terbatas

Ulasan hukum resmi SE Menakertrans No. SE.01/MEN/PPK/IV/2012 tentang Petunjuk Masuk Ruang Terbatas: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Petunjuk teknis izin masuk tangki, pengujian gas tester, ventilasi blower, dan stand-by person, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kepmenaker No. KEP.75/MEN/2002 tentang Pemberlakuan SNI PUIL Bidang Listrik

Ulasan hukum resmi Kepmenaker No. KEP.75/MEN/2002 tentang Pemberlakuan SNI PUIL Bidang Listrik: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Adopsi Standar Nasional Indonesia PUIL sebagai norma wajib pengawasan listrik Kemnaker, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kepmenaker No. KEP.51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika (Historis)

Ulasan hukum resmi Kepmenaker No. KEP.51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika (Historis): status Dokumen Regulasi Historis / Transisi (Historical Standard), lingkup kewajiban Standar historis batas kebisingan 85 dBA dan iklim kerja sebelum diterbitkannya Permenaker 05/2018, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Surat Edaran Menaker tentang Pencegahan Narkoba di Sektor Transportasi & Manufaktur

Ulasan hukum resmi Surat Edaran Menaker tentang Pencegahan Narkoba di Sektor Transportasi & Manufaktur: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Kewajiban skrining narkoba berkala bagi operator alat berat, pengemudi truk, dan staf shift malam, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kepdirjen Binwasnaker Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Calon Ahli K3 Umum

Ulasan hukum resmi Kepdirjen Binwasnaker Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Calon Ahli K3 Umum: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar silabus 120 JP, persyaratan kehadiran 100%, kriteria seminar PKL, dan evaluasi ujian online, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SE Menaker No. M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha K3 Pandemi

Ulasan hukum resmi SE Menaker No. M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha K3 Pandemi: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Panduan Business Continuity Plan (BCP) dan protokol jaga jarak di lingkungan industri, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kepmenaker No. 102 Tahun 2021 tentang SKKNI Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Ulasan hukum resmi Kepmenaker No. 102 Tahun 2021 tentang SKKNI Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Daftar unit kompetensi baku profesi K3 untuk uji kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Surat Edaran Dirjen Pengawasan tentang Harmonisasi ISO 45001 dengan PP 50/2012

Ulasan hukum resmi Surat Edaran Dirjen Pengawasan tentang Harmonisasi ISO 45001 dengan PP 50/2012: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Petunjuk teknis audit terpadu bagi perusahaan yang menerapkan sertifikasi ganda ISO dan SMK3, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kepmenaker No. KEP.245/MEN/1990 tentang Penetapan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Ulasan hukum resmi Kepmenaker No. KEP.245/MEN/1990 tentang Penetapan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Peringatan Bulan K3 Nasional setiap tanggal 12 Januari sampai 12 Februari setiap tahun, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SE Menaker Peningkatan Kewaspadaan Kebakaran di Tempat Kerja Menghadapi Iklim Ekstrem

Ulasan hukum resmi SE Menaker Peningkatan Kewaspadaan Kebakaran di Tempat Kerja Menghadapi Iklim Ekstrem: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Instruksi inspeksi serentak jaringan hydrant, APAR, dan sekat bakar pabrik saat musim kemarau, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kepdirjen Binwasnaker Petunjuk Teknis Pemeriksaan & Pengujian Ketel Uap Pipa Air

Ulasan hukum resmi Kepdirjen Binwasnaker Petunjuk Teknis Pemeriksaan & Pengujian Ketel Uap Pipa Air: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Prosedur teknis pengujian ketebalan pipa boiler, hydrotest, dan kalibrasi pressure gauge, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SE Dirjen Binwasnaker tentang Penilaian Kesehatan Jiwa & Pencegahan Burnout Kerja

Ulasan hukum resmi SE Dirjen Binwasnaker tentang Penilaian Kesehatan Jiwa & Pencegahan Burnout Kerja: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Skrining stres kerja berkala menggunakan kuesioner baku psikososial di tempat kerja, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kepmenaker No. 147 Tahun 2022 tentang SKKNI Bidang Higiene Industri

Ulasan hukum resmi Kepmenaker No. 147 Tahun 2022 tentang SKKNI Bidang Higiene Industri: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar kompetensi Industrial Hygienist Muda (HIMU), Madya (HIMA), dan Utama (HIU), dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SE Dirjen Binwasnaker tentang Pengawasan K3 Pekerjaan Pembongkaran Struktur Bangunan

Ulasan hukum resmi SE Dirjen Binwasnaker tentang Pengawasan K3 Pekerjaan Pembongkaran Struktur Bangunan: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Kewajiban structural engineering survey dan perimeter exclusion zone sebelum peledakan gedung, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kepmenaker No. 115 Tahun 2022 tentang SKKNI Bidang Investigasi Kecelakaan Kerja

Ulasan hukum resmi Kepmenaker No. 115 Tahun 2022 tentang SKKNI Bidang Investigasi Kecelakaan Kerja: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar kompetensi olah TKP, rekonstruksi kejadian, dan penetapan faktor kegagalan sistem, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SE Menaker tentang K3 Fasilitas Pengisian Cepat Baterai Kendaraan Listrik (SPKLU)

Ulasan hukum resmi SE Menaker tentang K3 Fasilitas Pengisian Cepat Baterai Kendaraan Listrik (SPKLU): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar proteksi thermal runaway baterai EV, pemadam khusus, dan proteksi sengatan arus DC, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kepmenaker No. 209 Tahun 2021 tentang SKKNI Operator Pesawat Angkat Crane

Ulasan hukum resmi Kepmenaker No. 209 Tahun 2021 tentang SKKNI Operator Pesawat Angkat Crane: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar uji kompetensi operator mobile crane, tower crane, dan overhead traveling crane, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SE Menaker tentang Perlindungan K3 Pekerja Sektor Luar Ruangan Menghadapi Gelombang Panas

Ulasan hukum resmi SE Menaker tentang Perlindungan K3 Pekerja Sektor Luar Ruangan Menghadapi Gelombang Panas: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Penyediaan air minum elektrolit cuma-cuma, tempat istirahat berpendingin, dan rotasi kerja, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kepdirjen Binwasnaker Pedoman Audit K3 Khusus Pabrik Pengolahan Logam & Smelter

Ulasan hukum resmi Kepdirjen Binwasnaker Pedoman Audit K3 Khusus Pabrik Pengolahan Logam & Smelter: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Pengawasan bahaya ledakan lelehan logam cair, paparan gas sulfur dioksida, dan tapping furnace, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SE Dirjen Binwasnaker tentang Kampanye Penegakan Prosedur Lockout Tagout (LOTO)

Ulasan hukum resmi SE Dirjen Binwasnaker tentang Kampanye Penegakan Prosedur Lockout Tagout (LOTO): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Instruksi inspeksi mendadak terhadap kepatuhan gembok isolasi energi saat perbaikan mesin, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenaker No. PER.05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran & Diagnosis PAK

Ulasan hukum resmi Permenaker No. PER.05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran & Diagnosis PAK: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Prosedur klinis 7 langkah penegakan diagnosis okupasi Penyakit Akibat Kerja, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SE Menaker tentang K3 Fasilitas Pusat Data Komputasi Awan (Data Center Safety)

Ulasan hukum resmi SE Menaker tentang K3 Fasilitas Pusat Data Komputasi Awan (Data Center Safety): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar proteksi gas total flooding, pemantauan baterai UPS lithium, dan lantai anti-statis, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kepmenaker No. 239 Tahun 2020 tentang SKKNI Profesi Auditor Sistem Manajemen K3

Ulasan hukum resmi Kepmenaker No. 239 Tahun 2020 tentang SKKNI Profesi Auditor Sistem Manajemen K3: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar kompetensi perencanaan audit, verifikasi bukti objektif, dan pelaporan audit SMK3, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SE Menaker tentang Keselamatan dan Perlindungan Jaminan Sosial Kurir Logistik Daring

Ulasan hukum resmi SE Menaker tentang Keselamatan dan Perlindungan Jaminan Sosial Kurir Logistik Daring: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Penyediaan helm SNI bersertifikat, pemeriksaan kelaikan motor, dan pelatihan defensive riding, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kepdirjen Binwasnaker Petunjuk Teknis Riksa Uji Perancah Pipa Tubular & Modular

Ulasan hukum resmi Kepdirjen Binwasnaker Petunjuk Teknis Riksa Uji Perancah Pipa Tubular & Modular: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Uji kekuatan pipa baja, klem putar/mati, base plate, dan batas lendutan beban kerja aman, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SE Menaker tentang Mitigasi Paparan Karsinogenik Uap Pengelasan (Welding Fumes)

Ulasan hukum resmi SE Menaker tentang Mitigasi Paparan Karsinogenik Uap Pengelasan (Welding Fumes): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Kewajiban pemasangan Local Exhaust Ventilation (LEV) mobile dan respirator partikulat las, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kepmenaker No. 312 Tahun 2021 tentang SKKNI Petugas Pertolongan Pertama (First Aid)

Ulasan hukum resmi Kepmenaker No. 312 Tahun 2021 tentang SKKNI Petugas Pertolongan Pertama (First Aid): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar kompetensi resusitasi jantung paru (RJP), balut bidai, dan stabilisasi fraktur, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SE Dirjen Pengawasan tentang Riksa Uji Khusus Sistem Refrigerasi Amonia Pabrik Es

Ulasan hukum resmi SE Dirjen Pengawasan tentang Riksa Uji Khusus Sistem Refrigerasi Amonia Pabrik Es: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Pemeriksaan katup pelepas tekanan, detektor kebocoran amonia, dan kesiapan tabung SCBA, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kepmenaker No. 188 Tahun 2021 tentang SKKNI Petugas Penanggulangan Kebakaran Industri

Ulasan hukum resmi Kepmenaker No. 188 Tahun 2021 tentang SKKNI Petugas Penanggulangan Kebakaran Industri: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar formasi regu pemadam hydrant, pengoperasian pompa diesel, dan penyelamatan asap, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SE Dirjen Binwasnaker tentang Audit Khusus Integritas Lift Penumpang Usia di Atas 15 Tahun

Ulasan hukum resmi SE Dirjen Binwasnaker tentang Audit Khusus Integritas Lift Penumpang Usia di Atas 15 Tahun: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Uji NDT tali seling penarik, governor pembatas kecepatan, dan pengaman rem darurat lift, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kepmenaker No. 98 Tahun 2022 tentang SKKNI Teknisi Keselamatan Listrik Industri

Ulasan hukum resmi Kepmenaker No. 98 Tahun 2022 tentang SKKNI Teknisi Keselamatan Listrik Industri: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar kompetensi uji isolasi kabel, grounding panel, termografi, dan pemasangan LOTO, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SE Menaker tentang K3 Pengisian Bahan Bakar Minyak Kapal Laut (Bunkering Safety)

Ulasan hukum resmi SE Menaker tentang K3 Pengisian Bahan Bakar Minyak Kapal Laut (Bunkering Safety): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Penyediaan tirai penahan tumpahan minyak (oil boom), pemadam busa, dan grounding anti-statis, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kepmenaker No. 401 Tahun 2021 tentang SKKNI Bekerja Pada Ketinggian (Rope Access)

Ulasan hukum resmi Kepmenaker No. 401 Tahun 2021 tentang SKKNI Bekerja Pada Ketinggian (Rope Access): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar manuver tali ganda, rigging angkur buatan, dan evakuasi korban tergantung di tali, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SE Dirjen Binwasnaker tentang Mitigasi Paparan Uap Polimer & Mesin Pencacah Plastik

Ulasan hukum resmi SE Dirjen Binwasnaker tentang Mitigasi Paparan Uap Polimer & Mesin Pencacah Plastik: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Pemasangan penutup pengaman bilah pencacah (crusher guard) dan ventilasi ekstraksi uap, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kepmenaker No. 142 Tahun 2022 tentang SKKNI Bekerja di Ruang Terbatas (Confined Space)

Ulasan hukum resmi Kepmenaker No. 142 Tahun 2022 tentang SKKNI Bekerja di Ruang Terbatas (Confined Space): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar pengujian atmosfer, penggunaan tripod winch, blower udara, dan komunikasi darurat, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SE Menaker tentang Pengawasan K3 Sangat Ketat pada Industri Bahan Peledak & Kembang Api

Ulasan hukum resmi SE Menaker tentang Pengawasan K3 Sangat Ketat pada Industri Bahan Peledak & Kembang Api: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Larangan gesekan logam, pembatasan jumlah bahan kimia di meja kerja, dan seragam anti-statis, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kepmenaker No. 265 Tahun 2021 tentang SKKNI Petugas Keselamatan Konstruksi Sipil

Ulasan hukum resmi Kepmenaker No. 265 Tahun 2021 tentang SKKNI Petugas Keselamatan Konstruksi Sipil: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar penyusunan JSA galian tanah dalam, inspeksi perancah, dan izin kerja alat berat, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SE Menaker tentang Kesiapsiagaan Skenario Evakuasi Gempa Bumi Megathrust di Kawasan Industri Pesisir

Ulasan hukum resmi SE Menaker tentang Kesiapsiagaan Skenario Evakuasi Gempa Bumi Megathrust di Kawasan Industri Pesisir: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Instruksi simulasi evakuasi tsunami vertikal, pemutus darurat gas otomatis, dan titik kumpul aman, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kepmenaker No. 355 Tahun 2022 tentang SKKNI Pengelolaan Energi & Keselamatan Fasilitas

Ulasan hukum resmi Kepmenaker No. 355 Tahun 2022 tentang SKKNI Pengelolaan Energi & Keselamatan Fasilitas: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar audit efisiensi boiler, kompresor, dan pencegahan bahaya ledakan energi terakumulasi, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SE Dirjen Pengawasan tentang Program Konservasi Pendengaran Wajib di Industri Tekstil

Ulasan hukum resmi SE Dirjen Pengawasan tentang Program Konservasi Pendengaran Wajib di Industri Tekstil: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Kewajiban audiometri tahunan, pembagian earplug/earmuff gratis, dan peredam akustik mesin tenun, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kepmenaker No. 178 Tahun 2023 tentang SKKNI Operator Forklift & Reach Truck Gudang

Ulasan hukum resmi Kepmenaker No. 178 Tahun 2023 tentang SKKNI Operator Forklift & Reach Truck Gudang: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar uji manuver lorong sempit, kestabilan segitiga beban forklift, dan inspeksi harian, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SE Menaker tentang Keselamatan Bekerja di Kolam IPAL & Bahaya Gas H2S / Metana

Ulasan hukum resmi SE Menaker tentang Keselamatan Bekerja di Kolam IPAL & Bahaya Gas H2S / Metana: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Kewajiban detektor gas 4-in-1, tali penyelamat lifeline, dan pelampung keselamatan air, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kepmenaker No. 201 Tahun 2023 tentang SKKNI Operator Ketel Uap Batubara Modern

Ulasan hukum resmi Kepmenaker No. 201 Tahun 2023 tentang SKKNI Operator Ketel Uap Batubara Modern: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar pengoperasian pulverizer, pembuangan abu dasar (bottom ash), dan pembersihan jelaga sootblower, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SE Menaker tentang Standar Keselamatan Kerja Lini Manufaktur Otomasi & Robotik

Ulasan hukum resmi SE Menaker tentang Standar Keselamatan Kerja Lini Manufaktur Otomasi & Robotik: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Pemasangan safety laser scanner, tombol darurat terdistribusi, dan pembatasan zona jelajah robot, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kepmenaker No. 289 Tahun 2023 tentang SKKNI Spesialis Ergonomi Industri

Ulasan hukum resmi Kepmenaker No. 289 Tahun 2023 tentang SKKNI Spesialis Ergonomi Industri: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar analisis regangan otot, desain stasiun kerja antropometri, dan intervensi ergonomi, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SE Bersama Dirjen Binwasnaker & BPJS Integrasi Data Klaim Kecelakaan Kerja

Ulasan hukum resmi SE Bersama Dirjen Binwasnaker & BPJS Integrasi Data Klaim Kecelakaan Kerja: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Sinkronisasi pelaporan formulir kecelakaan tahap I dan tahap II secara real-time digital, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kepmenaker No. 310 Tahun 2023 tentang SKKNI Asesor CSMS Kontraktor

Ulasan hukum resmi Kepmenaker No. 310 Tahun 2023 tentang SKKNI Asesor CSMS Kontraktor: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar penilaian prakualifikasi kontraktor, audit kepatuhan lapangan, dan evaluasi penutupan proyek, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SE Dirjen Binwasnaker Penerbitan Lisensi K3 Berbasis QR-Code Tervalidasi

Ulasan hukum resmi SE Dirjen Binwasnaker Penerbitan Lisensi K3 Berbasis QR-Code Tervalidasi: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Verifikasi keaslian dokumen lisensi K3 Kemnaker melalui pemindaian QR-Code anti-pemalsuan, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

Ulasan hukum resmi Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Penyusunan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), struktur Unit Keselamatan Konstruksi (UKK), dan rincian biaya SMKK, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Petunjuk Teknis Perhitungan Pos Anggaran Biaya SMKK dalam Rencana Anggaran Biaya Proyek

Ulasan hukum resmi Petunjuk Teknis Perhitungan Pos Anggaran Biaya SMKK dalam Rencana Anggaran Biaya Proyek: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban 9 komponen biaya SMKK yang wajib dialokasikan pengguna jasa dalam dokumen lelang konstruksi, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan (SMKP)

Ulasan hukum resmi Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan (SMKP): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara (SMKP Minerba 7 Elemen), dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik

Ulasan hukum resmi Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Pengawasan keselamatan operasi tambang, kelaikan sarana pengolahan, dan tanggung jawab KTT, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenkes No. 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS)

Ulasan hukum resmi Permenkes No. 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar keselamatan fasilitas medis, proteksi radiasi, pengelolaan limbah B3 medis, dan kesiapan evakuasi, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenkes No. 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran

Ulasan hukum resmi Permenkes No. 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar ergonomi meja-kursi, pencahayaan lux, kualitas udara ruangan, dan manajemen stres kantor, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenkes No. 52 Tahun 2018 tentang K3 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas & Klinik)

Ulasan hukum resmi Permenkes No. 52 Tahun 2018 tentang K3 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas & Klinik): status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar keselamatan kerja bagi tenaga medis di Puskesmas, klinik pratama, dan laboratorium medis, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Perka BAPETEN No. 04 Tahun 2013 tentang Proteksi & Keselamatan Radiasi Ketenaganukliran

Ulasan hukum resmi Perka BAPETEN No. 04 Tahun 2013 tentang Proteksi & Keselamatan Radiasi Ketenaganukliran: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Batasan dosis radiasi akumulatif pekerja radiasi (20 mSv/tahun) dan pemantauan TLD badge, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Perka BAPETEN tentang Keselamatan Radiasi pada Radiologi Diagnostik & Intervensional

Ulasan hukum resmi Perka BAPETEN tentang Keselamatan Radiasi pada Radiologi Diagnostik & Intervensional: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar ketebalan timbal (Pb) dinding ruang Rontgen, apron proteksi radiasi, dan uji kebocoran tabung, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenhub No. PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor

Ulasan hukum resmi Permenhub No. PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Standar kelaikan teknis motor, helm SNI, dan batas durasi mengemudi armada kurir logistik, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permenhub No. PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus B3

Ulasan hukum resmi Permenhub No. PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus B3: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Persyaratan tangki truk B3, plat tanda bahaya GHS, surat manifes pengangkutan, dan APAR armada, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Permen LHK No. P.12 Tahun 2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Ulasan hukum resmi Permen LHK No. P.12 Tahun 2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun: status Wajib Secara Hukum di Indonesia (Mandatory Statutory Law), lingkup kewajiban Persyaratan teknis bangunan TPS Limbah B3, simbol label limbah, dan batas waktu penyimpanan, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SNI 0225:2020 / PUIL 2020 - Persyaratan Umum Instalasi Listrik

Ulasan hukum resmi SNI 0225:2020 / PUIL 2020 - Persyaratan Umum Instalasi Listrik: status Standar Nasional Indonesia (SNI / Adopted Standard), lingkup kewajiban Standar nasional desain instalasi listrik, proteksi arus lebih, pembumian, dan gawai proteksi arus sisa, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SNI 03-3985-2000 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Deteksi & Alarm Kebakaran Gedung

Ulasan hukum resmi SNI 03-3985-2000 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Deteksi & Alarm Kebakaran Gedung: status Standar Nasional Indonesia (SNI / Adopted Standard), lingkup kewajiban Penentuan jarak antar detektor asap (radius 7,5 meter) dan detektor panas di langit-langit gedung, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SNI 03-3989-2000 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Sprinkler Otomatik Pemadam Api

Ulasan hukum resmi SNI 03-3989-2000 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Sprinkler Otomatik Pemadam Api: status Standar Nasional Indonesia (SNI / Adopted Standard), lingkup kewajiban Klasifikasi bahaya kebakaran hunian, kepadatan pancaran air (density), dan luas cakupan kepala sprinkler, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SNI 03-1745-2000 tentang Tata Cara Pemasangan Sistem Pipa Tegak & Selang Hydrant

Ulasan hukum resmi SNI 03-1745-2000 tentang Tata Cara Pemasangan Sistem Pipa Tegak & Selang Hydrant: status Standar Nasional Indonesia (SNI / Adopted Standard), lingkup kewajiban Standar diameter pipa hydrant (4 dan 6 inci), debit aliran 500 GPM, dan tekanan minimum 4,5 bar, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SNI 03-1746-2000 tentang Tata Cara Perancangan Sarana Jalan Keluar Bangunan Gedung

Ulasan hukum resmi SNI 03-1746-2000 tentang Tata Cara Perancangan Sarana Jalan Keluar Bangunan Gedung: status Standar Nasional Indonesia (SNI / Adopted Standard), lingkup kewajiban Lebar minimum tangga darurat, jarak tempuh terjauh ke pintu keluar (travel distance), dan pintu panic bar, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SNI ISO 45001:2018 - Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Ulasan hukum resmi SNI ISO 45001:2018 - Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja: status Standar Nasional Indonesia (SNI / Adopted Standard), lingkup kewajiban Standar adopsi identik ISO 45001 dalam kerangka standardisasi nasional Indonesia, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

ISO 14001:2015 Environmental Management Systems (Integrasi QHSE)

Ulasan hukum resmi ISO 14001:2015 Environmental Management Systems (Integrasi QHSE): status Panduan Teknis & Konsensus Internasional (International Guidance), lingkup kewajiban Standar internasional pengelolaan aspek dampak lingkungan pabrik yang terintegrasi dengan K3, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

ISO 31000:2018 Risk Management - Guidelines (Penerapan pada K3)

Ulasan hukum resmi ISO 31000:2018 Risk Management - Guidelines (Penerapan pada K3): status Panduan Teknis & Konsensus Internasional (International Guidance), lingkup kewajiban Kerangka kerja tata kelola risiko, evaluasi toleransi risiko, dan perlakuan risiko keselamatan, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SNI 19-0232-2005 tentang Nilai Ambang Batas (NAB) Zat Kimia di Udara Tempat Kerja

Ulasan hukum resmi SNI 19-0232-2005 tentang Nilai Ambang Batas (NAB) Zat Kimia di Udara Tempat Kerja: status Standar Nasional Indonesia (SNI / Adopted Standard), lingkup kewajiban Standar konsentrasi rata-rata tertimbang waktu (TWA) zat kimia sebelum adopsi Permenaker 05/2018, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SNI 7231:2009 tentang Metoda Pengukuran Intensitas Kebisingan di Tempat Kerja

Ulasan hukum resmi SNI 7231:2009 tentang Metoda Pengukuran Intensitas Kebisingan di Tempat Kerja: status Standar Nasional Indonesia (SNI / Adopted Standard), lingkup kewajiban Tata cara sampling kebisingan continuous, intermittent, dan impulsif memakai Sound Level Meter, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SNI 16-7063-2004 tentang Nilai Ambang Batas Iklim Kerja Panas (Indeks Suhu Basah & Bola)

Ulasan hukum resmi SNI 16-7063-2004 tentang Nilai Ambang Batas Iklim Kerja Panas (Indeks Suhu Basah & Bola): status Standar Nasional Indonesia (SNI / Adopted Standard), lingkup kewajiban Rumus perhitungan ISBB indoor dan outdoor serta pengaturan beban kerja ringan, sedang, berat, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SNI 16-7062-2004 tentang Pengukuran Intensitas Penerangan di Tempat Kerja

Ulasan hukum resmi SNI 16-7062-2004 tentang Pengukuran Intensitas Penerangan di Tempat Kerja: status Standar Nasional Indonesia (SNI / Adopted Standard), lingkup kewajiban Metode penentuan titik ukur penerangan umum dan penerangan lokal memakai Lux Meter, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SNI 9011:2021 tentang Pengukuran & Evaluasi Potensi Bahaya Ergonomi di Tempat Kerja

Ulasan hukum resmi SNI 9011:2021 tentang Pengukuran & Evaluasi Potensi Bahaya Ergonomi di Tempat Kerja: status Standar Nasional Indonesia (SNI / Adopted Standard), lingkup kewajiban Metode asesmen baku postur kerja, gaya angkat, durasi repetitif, dan getaran perkakas tangan, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

NFPA 10 - Standard for Portable Fire Extinguishers (Komparasi Standar Global)

Ulasan hukum resmi NFPA 10 - Standard for Portable Fire Extinguishers (Komparasi Standar Global): status Standar Teknis Industri Internasional (Industry Standard), lingkup kewajiban Standar internasional seleksi media APAR, rating pemadaman api (A, B, C, D, K), dan inspeksi bulanan, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

NFPA 13 - Standard for the Installation of Sprinkler Systems

Ulasan hukum resmi NFPA 13 - Standard for the Installation of Sprinkler Systems: status Standar Teknis Industri Internasional (Industry Standard), lingkup kewajiban Pedoman desain hidrolik perpipaan sprinkler, jenis wet pipe, dry pipe, pre-action, dan deluge, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

NFPA 70E - Standard for Electrical Safety in the Workplace (Arc Flash)

Ulasan hukum resmi NFPA 70E - Standard for Electrical Safety in the Workplace (Arc Flash): status Standar Teknis Industri Internasional (Industry Standard), lingkup kewajiban Perhitungan batas bahaya busur api listrik, tabel APD arc flash rated, dan prosedur kerja bertegangan, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

OSHA 29 CFR 1910.147 - The Control of Hazardous Energy (Lockout/Tagout)

Ulasan hukum resmi OSHA 29 CFR 1910.147 - The Control of Hazardous Energy (Lockout/Tagout): status Standar Teknis Industri Internasional (Industry Standard), lingkup kewajiban Standar acuan global isolasi energi mekanik, hidrolik, pneumatik, dan kelistrikan saat servis mesin, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

OSHA 29 CFR 1910.146 - Permit-Required Confined Spaces

Ulasan hukum resmi OSHA 29 CFR 1910.146 - Permit-Required Confined Spaces: status Standar Teknis Industri Internasional (Industry Standard), lingkup kewajiban Kriteria atmosfer berbahaya, isolasi pipa masukan, ventilasi mekanis kontinu, dan tim penyelamat, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

ACGIH Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs)

Ulasan hukum resmi ACGIH Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs): status Panduan Teknis & Konsensus Internasional (International Guidance), lingkup kewajiban Pedoman nilai ambang batas bahan kimia toksik mutakhir yang dijadikan rujukan regulasi nasional, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

ILO-OSH 2001 - Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems

Ulasan hukum resmi ILO-OSH 2001 - Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems: status Panduan Teknis & Konsensus Internasional (International Guidance), lingkup kewajiban Kerangka kerja internasional Organisasi Buruh Dunia (ILO) yang menjadi pondasi PP 50/2012, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

API RP 750 / API RP 754 - Process Safety Performance Indicators for Refining

Ulasan hukum resmi API RP 750 / API RP 754 - Process Safety Performance Indicators for Refining: status Standar Teknis Industri Internasional (Industry Standard), lingkup kewajiban Standar indikator keselamatan proses Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 pada industri perminyakan, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

ASME Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC) Section VIII - Pressure Vessels

Ulasan hukum resmi ASME Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC) Section VIII - Pressure Vessels: status Standar Teknis Industri Internasional (Industry Standard), lingkup kewajiban Standar acuan internasional kalkulasi ketebalan pelat bejana tekan, pengelasan, dan uji hydrotest, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

ASME B31.3 - Process Piping Code for Chemical and Petroleum Refineries

Ulasan hukum resmi ASME B31.3 - Process Piping Code for Chemical and Petroleum Refineries: status Standar Teknis Industri Internasional (Industry Standard), lingkup kewajiban Ketentuan perancangan, material, fabrikasi, dan uji radiografi sambungan las pipa proses, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

EN 397 - Industrial Safety Helmets (Standar Ketahanan Benturan Helm)

Ulasan hukum resmi EN 397 - Industrial Safety Helmets (Standar Ketahanan Benturan Helm): status Standar Teknis Industri Internasional (Industry Standard), lingkup kewajiban Uji impak benturan vertikal, ketahanan penetrasi benda tajam, dan ketahanan lidah api, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

EN 361 - Personal Protective Equipment Against Falls from a Height

Ulasan hukum resmi EN 361 - Personal Protective Equipment Against Falls from a Height: status Standar Teknis Industri Internasional (Industry Standard), lingkup kewajiban Persyaratan uji tarik statis (15 kN) dan uji jatuh dinamis boneka uji manekin seberat 100 kg, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

ANSI/ISEA Z87.1 - Eye and Face Protection Devices (Impact & Splash)

Ulasan hukum resmi ANSI/ISEA Z87.1 - Eye and Face Protection Devices (Impact & Splash): status Standar Teknis Industri Internasional (Industry Standard), lingkup kewajiban Standar uji ketahanan lensa terhadap partikel kecepatan tinggi dan percikan cairan kimia asam, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

ANSI/ISEA Z358.1 - Emergency Eyewash and Shower Equipment

Ulasan hukum resmi ANSI/ISEA Z358.1 - Emergency Eyewash and Shower Equipment: status Standar Teknis Industri Internasional (Industry Standard), lingkup kewajiban Debit aliran air pencuci mata minimal 1,5 liter/menit selama 15 menit dan suhu air suam 16-38°C, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

ANSI/ISEA 107 - High-Visibility Safety Apparel and Accessories

Ulasan hukum resmi ANSI/ISEA 107 - High-Visibility Safety Apparel and Accessories: status Standar Teknis Industri Internasional (Industry Standard), lingkup kewajiban Klasifikasi rompi safety Class 1, Class 2, Class 3 berdasarkan luas bidang scotlite reflektif, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

ASTM F2413 - Standard Specification for Performance of Safety Toe Cap Footwear

Ulasan hukum resmi ASTM F2413 - Standard Specification for Performance of Safety Toe Cap Footwear: status Standar Teknis Industri Internasional (Industry Standard), lingkup kewajiban Uji kompresi beban berat (11 kN) dan ketahanan benturan energi 101 Joule pada pelindung jari kaki, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

OHSAS 18001:2007 (Dokumen Historis Transisi Menuju ISO 45001:2018)

Ulasan hukum resmi OHSAS 18001:2007 (Dokumen Historis Transisi Menuju ISO 45001:2018): status Dokumen Regulasi Historis / Transisi (Historical Standard), lingkup kewajiban Standar historis manajemen keselamatan kerja internasional yang kini digantikan oleh ISO 45001, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

MARPOL 73/78 - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

Ulasan hukum resmi MARPOL 73/78 - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships: status Standar Teknis Industri Internasional (Industry Standard), lingkup kewajiban Regulasi keselamatan pembuangan limbah minyak kotor, bahan kimia berbahaya, dan sampah di laut, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SOLAS 1974 - International Convention for the Safety of Life at Sea

Ulasan hukum resmi SOLAS 1974 - International Convention for the Safety of Life at Sea: status Standar Teknis Industri Internasional (Industry Standard), lingkup kewajiban Konvensi keselamatan navigasi kapal, konstruksi tahan air, dan peralatan pemadam kebakaran kapal, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

International Safety Management (ISM) Code for Ships and Maritime Operations

Ulasan hukum resmi International Safety Management (ISM) Code for Ships and Maritime Operations: status Standar Teknis Industri Internasional (Industry Standard), lingkup kewajiban Kewajiban Safety Management System (SMS) bagi perusahaan pelayaran dan nakhoda kapal, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code

Ulasan hukum resmi IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code: status Standar Teknis Industri Internasional (Industry Standard), lingkup kewajiban Standar internasional pelabelan, pemisahan muatan inkompatibel, dan sertifikat kelayakan kontainer B3, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

ICAO Annex 14 - Aerodromes (Airport Safety and Fire Fighting Services)

Ulasan hukum resmi ICAO Annex 14 - Aerodromes (Airport Safety and Fire Fighting Services): status Standar Teknis Industri Internasional (Industry Standard), lingkup kewajiban Kategori kendaraan pemadam bandara (ARFF Category), waktu tanggap 3 menit, dan keselamatan runway, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

WHO/ILO Guidelines on Occupational Health and Safety for Health Workers

Ulasan hukum resmi WHO/ILO Guidelines on Occupational Health and Safety for Health Workers: status Panduan Teknis & Konsensus Internasional (International Guidance), lingkup kewajiban Panduan keselamatan global pencegahan penularan virus patogen dan kelelahan dokter/perawat, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS Purple Book)

Ulasan hukum resmi Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS Purple Book): status Panduan Teknis & Konsensus Internasional (International Guidance), lingkup kewajiban Standar internasional 9 simbol bahaya piktogram piktografik dan 16 bab Safety Data Sheet, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
Regulasi K3published

SNI ISO 19011:2018 - Panduan Audit Sistem Manajemen (Prinsip & Kompetensi Auditor)

Ulasan hukum resmi SNI ISO 19011:2018 - Panduan Audit Sistem Manajemen (Prinsip & Kompetensi Auditor): status Standar Nasional Indonesia (SNI / Adopted Standard), lingkup kewajiban Etika auditor, independensi penilaian bukti objektif, dan metodologi audit terintegrasi K3-Mutu-Lingkungan, dampak kepatuhan, dan panduan audit SMK3.

Pelajari Selengkapnya
REKOMENDASI PROGRAM K3

Program Pelatihan Terkait & Paling Diminati

Tingkatkan kompetensi dan legalitas keselamatan kerja Anda melalui skema pembinaan resmi Kemnaker RI dan sertifikasi BNSP terpopuler.

Simulasi dan praktik pengangkatan beban aman menggunakan crane di lapangan (Dokumentasi 1) - Pelatihan Auditor SMK3 (Sertifikasi Kemnaker RI)
Kemnaker RI
40 JP (4 Hari)

Pelatihan Auditor SMK3 (Sertifikasi Kemnaker RI)

Pembinaan resmi Pelatihan Auditor SMK3 (Sertifikasi Kemnaker RI) durasi 40 JP (4 Hari Kerja). Membahas audit 166 kriteria PP 50/2012, tata kelola P2K3, HIRADC 4M+1E, dan verifikasi SKP Kemnaker RI dengan konsultan PT Kreasi Ultimate Berjaya.

Investasi:Rp 5.500.000
Detail
Peserta mengerjakan evaluasi ujian tertulis pembinaan regulasi keselamatan kerja (Dokumentasi 10) - Pelatihan Petugas P3K Di Tempat Kerja Lisensi Resmi Kemnaker RI 30 Jp
Kemnaker RI
30 JP (3 Hari)

Pelatihan Petugas P3K Di Tempat Kerja Lisensi Resmi Kemnaker RI 30 Jp

Pelatihan Petugas P3K Di Tempat Kerja Lisensi Resmi Kemnaker RI 30 Jp durasi 30 JP (3 Hari Kerja) berlandaskan Permenaker No. PER.15/MEN/VIII/2008. Membahas pelaksanaan RJP/CPR 30:2, penggunaan defibrilator AED, triage luka bakar, dan penanganan trauma gawat darurat, mitigasi risiko bahaya, dan uji sertifikasi resmi PT Kreasi Ultimate Berjaya.

Investasi:Rp 3.200.000
Detail
TANYA JAWAB RESMI

Pertanyaan Umum Seputar Regulasi K3

UU No. 1 Tahun 1970 adalah payung hukum keselamatan kerja di Indonesia yang mewajibkan setiap tempat kerja yang menggunakan mesin, bahan berbahaya, instalasi listrik, atau mempekerjakan tenaga kerja untuk menerapkan syarat-syarat K3 guna mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

BIMBINGAN KONSULTASI RESMI

Konsultasi Kebutuhan Regulasi K3

Tim ahli PT Kreasi Ultimate Berjaya siap mendampingi pemilihan program, screening berkas, dan estimasi biaya tanpa komitmen.

Konsultasi WhatsApp Sekarang
Pembinaan Kelas Teori Regulasi K3
Kelas Teori K3
Praktik Keselamatan Crane & Lifting
Praktik Crane
Simulasi Safety Operasional Forklift
Safety Forklift
Asesmen Uji Kompetensi BNSP/Kemnaker
Asesmen Uji
Ujian Evaluasi Pembinaan Kemnaker RI
Ujian Resmi
Dokumentasi Kelulusan & Penyerahan Lisensi
Kelulusan Batch
Uji Angkat Beban dan SIO Operator
Uji Angkat
Teknis Rigging & Sling Pengikat
Praktik Rigging
Diskusi Studi Kasus Norma K3
Diskusi Kasus
Observasi K3 Fasilitas Industri
Kunjungan Industri
Pembekalan Modul Ahli K3 Umum
Modul Ahli K3
Praktik Lapangan Alat Berat
Alat Berat
Seminar Kertas Kerja Laporan PKL
Seminar PKL
Sesi Pembinaan Ahli K3 Kimia & Listrik
Pembinaan Teknis
Peserta Pembinaan Sertifikasi Nasional
Batch Pelatihan
Dokumentasi Alumni Ahli K3 Indonesia
Alumni K3
Pembinaan Kelas Teori Regulasi K3
Kelas Teori K3
Praktik Keselamatan Crane & Lifting
Praktik Crane
Simulasi Safety Operasional Forklift
Safety Forklift
Asesmen Uji Kompetensi BNSP/Kemnaker
Asesmen Uji
Ujian Evaluasi Pembinaan Kemnaker RI
Ujian Resmi
Dokumentasi Kelulusan & Penyerahan Lisensi
Kelulusan Batch
Uji Angkat Beban dan SIO Operator
Uji Angkat
Teknis Rigging & Sling Pengikat
Praktik Rigging
Diskusi Studi Kasus Norma K3
Diskusi Kasus
Observasi K3 Fasilitas Industri
Kunjungan Industri
Pembekalan Modul Ahli K3 Umum
Modul Ahli K3
Praktik Lapangan Alat Berat
Alat Berat
Seminar Kertas Kerja Laporan PKL
Seminar PKL
Sesi Pembinaan Ahli K3 Kimia & Listrik
Pembinaan Teknis
Peserta Pembinaan Sertifikasi Nasional
Batch Pelatihan
Dokumentasi Alumni Ahli K3 Indonesia
Alumni K3
Layanan KonsultasiTanya Jadwal & Biaya
WhatsApp